Produksi plastik mendapatkan dukungan yang sangat dibutuhkan

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai lokasi investasi, Presideng RI, Joko Widodo telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya perekonomian global.

 

Bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah Indonesia mengimplementasikan paket stimulus pada beberapa fase.

 

Fase pertama dari paket stimulus tersebut mencakup tiga kebijakan. Yang pertama menargetkan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia melalui deregulasi, pengurangan jalur merah/birokrasi, dan perbaikan dalam penegakan hukum serta peningkatan kepercayaan bisnis. Presiden Widodo menyebutkan terdapat 89 peraturan yang telah direstrukturisasi dari total 154 peraturan yang tengah dalam penyelidikan karena dipandang kurang efisien dan tumpang tindih dengan peraturan lainnya untuk menjamin adanya konsistensi. Selain itu, peraturan yang menghalangi pertumbuhan di sektor industri juga akan dihapus. Pemerintah telah merancang 17 peraturan, 11 peraturan pemerintah, dua instruksi presiden, 63 peraturan menteri dan lima peraturan lainnya sehubungan dengan pencapaian target ini.

 

Kebijakan kedua dalam paket stimulus pemerintah bertujuan untuk mempercepat implementasi proyek strategis untuk kepentingan nasional dengan menghilangkan segala hambatan. Selama beberapa tahun belakangan, beberapa proyek infrastruktur penting di Indonesia mengalami penundaan bahkan pembatalan karena hambatan birokratik dan masalah pembebasan lahan. Paket ini menargetkan percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan untuk proyek serta percepatan prosedur penyediaan lahan, barang dan layanan pemerintahan. Presiden Widodo menyebutkan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam rangka memastikan kelancaran implementasi proyek infrastruktur.

 

Kebijakan ketiga bertujuan untuk menarik investasi untuk sektor properti di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mendorong proyek untuk perumahan terutama untuk rumah tangga berpendapatan rendah, sambil memperluas peluang investasi di sektor properti.

 

Pasar yang berkembang 

Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 250 juta jiwa merupakan negara terpadat keempat di dunia. Negara ini telah mengalami pertumbuhan kelas menengah dan pada tahun 2020 kelas menengah di Indonesia diharapkan dapat meningkat hingga lebih dari 140 juta.  Pada saat tersebut, diperkirakan lebih dari setengah populasi Indonesia akan dapat dipandang sebagai kelas menengah yang sejahtera.

 

Indonesia merupakan pasar yang sangat berkembang untuk industri plastik. Sebuah laporan dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa negara ini diproyeksikan sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030, dengan sekitar 90 juta orang konsumen.

 

Konsumsi plastik per kapita di Indonesia masih relatif rendah yaitu sedikit di atas 17 (kg) per tahun, dibandingkan dengan Malaysia sebesar 35 kg dan Thailand dan Singapura sebesar 40 kg, serta di Eropa Barat sebesar 100 kg, menurut Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAplas). Hal ini menunjukkan peluang bagi industri plastik serta industri lain yang terkait dengan plastik.

 

Industri dalam negeri memasok sekitar 3.6 juta ton plastik per tahun, lebih rendah daripada permintaan yang melebihi 4.3 juta ton. Selain industri pangan dan minuman, yang merupakan konsumen plastik terbesar di Indonesia, industri pertanian, konstruksi, otomotif dan elektronik/elektrik merupakan sektor utama yang membutuhkan plastik.

 

Industri kemasan plastik Indonesia bertumbuh sebesar 8% dengan nilai sekitar 55 trilyun rupiah (5.3 milyar dolar AS) pada tahun 2013, menurut Federasi Pengemasan Indonesia (FPI). Pergeseran dari pasar tradisional ke supermarket modern dan toko swalayan menciptakan permintaan untuk kemasan bagi barang konsumen yang bergerak cepat (FMCG), khususnya makanan dan minuman. Hampir 70% dari total penggunaan plastik dikonsumsi oleh sektor kemasan makanan dan minuman. Lebih dari setengahnya merupakan kemasan plastik fleksibel/rigid. 

 

Nilai penjualan lokal untuk bahan baku dan produk akhir plastik bergerak menuju 5 milyar dolar AS atau pertumbuhan tahunan sekitar 7%. Dalam hal ini, industri makanan dan minuman mencatat 40% dari total penjualan industri plastik, diikuti oleh kemasan pertanian (15%), pembuatan otomotif dan elektronik (7.5%) dan sektor konstruksi (7.5%).

 

Peluang bisnis menarik

Industri pengemasan di Indonesia diperkirakan akan mencapai laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 5.1% yaitu senilai 6.9 milyar dolar AS pada tahun 2016 menurut laporan BRICdata. Produsen plastik lokal masih masih bergantung pada bahan baku impor, dengan lebih dari 40% bahan petrokimia yang digunakan pada industri plastik masih diimpor dari luar negeri.  Kebanyakan impor plastik Indonesia, seperti propilen dan poliethilen, diimpor dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, serta dari Eropa, AS dan Timur Tengah. Oleh karena itu, perusahaan lokal mulai melirik proses daur ulang dan menggunakan material daur ulang dalam produksinya sebagai solusi kekurangan bahan baku dan isu kesinambungan.

 

Industri petrokimia juga memegang peranan penting dalam mendukung industri plastik dan industri manufaktur lainnya di Indonesia. Produk petrokimia, khususnya yang berbasis plastik, banyak digunakan oleh industri manufaktur.

 

Namun Indonesia masih mengimpor sebagian besar bahan baku untuk industri petrokimia. Pada tahun 2014, Indonesia mengekspor 2.7 milyar dolar AS produk berbasis plastik namun mengimpor sebesar 7.8 milyar dolar AS produk yang sama, sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar 5.1 milyar dolar AS.

 

Sekitar 15 proyek yang dioperasikan oleh produsen petrokimia berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya dari lima juta ton per tahun menjadi 11.7 juta ton. Kebanyakan berfokus untuk mengembangkan kapasitas produk polipropilen dan polietilen. Proyek –proyek ini diharapkan mulai beroperasi antara tahun 2015 sampai 2020.

 

Pemerintah Indonesia mendorong investasi pada industri petrokimia dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/2015 tentang pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) bagi beberapa industri baru, termasuk industri petrokimia. Pengurangan pajak akan diberikan pada perusahaan selama lima hingga 15 tahun. Saat ini, investor mengharapkan fasilitas lainnya, seperti pengurangan bea impor untuk peralatan dan mesin serta bahan baku yang mereka butuhkan.

 

Pemerintah Indonesia juga merencanakan untuk membangun sentra petrokimia berbasis metanol yang terintegrasi di Bintuni, Papua Barat. Bintuni memiliki kelebihan karena memiliki persediaan gas alam yang melimpah.